Dalam rangka pemberantasan korupsi dengan melakukan pembangunan zona integritas wilayan bebas korupsi, salah satunya dapat dibuktikan dengan penandatanganan Pakta integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 49 Tahun 2011 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Tujuan dari penantanganan pakta integrits ini adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabell dan termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat. Berikut merupakan Pakta Integritas pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Tahun 2025