REFORMASI BIROKRASI DAN ADMINISTRASI PENGADILAN(PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)
- Oleh: ptundps
- Dibaca: 701 Pengunjung
"Dampak Pembaruan Peradilan"
- Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja pertama yang sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi (paperless). Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk menekan secara signifikan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen
- MA menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan LHKPN. Keberhasilan ini diharapkan menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal pelaporan harta kekayaan negara bagi pejabatnya (90.14% pejabat di Mahkamah Agung yang telah melaporkan harta kekayaan , sedangkan secara total keseluruhan sebanyak 87.68%)
- Dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru Pembaruan
- Terdapat beberapa cetak biru antara lain : Cetak biru Pembaruan Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan, Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan, Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan
- Pada tahun 2010 Mahkamah Agung meluncurkan cetak biru 2010-2035 yang mengkonsolidasikan cetak biru sebelumnya dan menetapkan arah 25 tahun kedepan
- 13 Desember 2012
- Oleh: ptundps
- Dibaca: 701 Pengunjung
Berita Terkait Lainnya
