Senin, 06 Desember 2021

Pembinaan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya ke Pengadilan TUN Denpasar

  • 25 November 2021
  • Oleh: ptundenpasar
  • Dibaca: 39 Pengunjung

Denpasar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta Tim pada hari Kamis, 25 November mengadakan Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Rombongan Tim Pembinaan tiba di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pukul 09.00 Wita yang disambut oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Bapak Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum, Wakil Ketua Ibu Baiq Yuliani,S.H., Bapak/Ibu Hakim dan Aparatur Pengadilan TUN Denpasar. Tim Pembinaan di ketuai oleh Bapak Dr.Istiwibowo,S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya), bapak H.Hendro Puspito,S.H.,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya), Bapak Mardius Septiadi,S.H.(Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Surabaya)

Kemudian Tim Pembinaan mengadakan Pembinaan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dilaksanakan di Lantai II Pertemuan Pengadilan TUN Denpasar. Pembinaan diawali dengan sambutan oleh Bapak Ketua Pengadilan TUN Denpasar yang menyampaikan Selamat Datang kepada Ketua Pengadilan TUN Surabaya dan TIM yang sudah menyampatkan waktu untuk berkunjung ke Pengadilan TUN Denpasar, serta Ketua menyampaikan bahwa Pengadilan TUN Denpasar ditunjuk sebagai salah satker yang diikutkan Penilaian Evaluasi Lapangan dalam Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK),  kemudian Ketua TUN Denpasar menyampaikan laporan  kinerja di Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan.

Selanjutnya  acara Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Bapak Dr.Istiwibowo,S.H.,M.H. dalam penyampaiannya menyampaikan beberapa himbauan yaitu tentang :

1.  Maklumat MA RI No. 1 Tahun 2017 mengatakan pimpinan harus selalu mengawasi dan melakukan pembinaan kepada ASN peradilan secara berkesinambungan dan berkala untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas oleh Hakim dan Aparatur Pengadilan baik di dalam maupun diluar jam dinas.Pimpinan harus memastikan Aparatur Pengadilan TUN Denpasar tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan martabat, kehormatan, keluhuran lembaga Pengadilan karena apapaun prestasi yang dicapai akan berubah menjadi nol, sia-sia dan tidak berarti jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan.

2.  Perma No. 7,8,9 Tahun 2016. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Dibawahnya dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, serta menegaskan kembali pentingnya Pengawasan dan Pembinaan oleh Pimpinan secara berjenjang guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran kode etik, sebagai upaya menjaga wibawa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

3.  Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya mengatakan bahwa dalam upaya administrasi dianggap sebagai suatu dialog internal, pemerintah tidak bisa menghilangkan Legal Standing dari para pihak, kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara tetap menilai dan memeriksa perkara tersebut sepanjang Pasal 55 masih terpenuhi.

Pukul 11.00 Wita Pembinaan selesai dilanjutkan dengan foto bersama kemudian  kunjungan ke ruangan-ruangan yang di Bagian Hakim, Bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan (qmr/eka)


  • 25 November 2021
  • Oleh: ptundenpasar
  • Dibaca: 39 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya