Sabtu, 18 September 2021

Sosialisasi External Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, E-Court, E-Ligitasi, E-API secara Virtual melalui Zoom Meeting Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

  • 10 September 2021
  • Oleh: ptundenpasar
  • Dibaca: 36 Pengunjung

Denpasar, Sosialisasi External Pembangunan Zona Integritas,E-Court,E-Ligitasi dan E-API yang dilaksanakan secara virtua melalui zoom meeting pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 pukul 09.00 Wita. Edo Manufaliti,S.AP sebagai moderator dalam acara sosialisasi ini  dan kegiatan ini diikuti perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan stacholder yang berkaitan layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar antara lain Kepala Perwakilan Ombusman RI Wilayah Bali, Kepala Biro Hukum Setda Prov.Bali, Ketua Komisioner Komisi Informasi Prov.Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali serta kabupaten se Bali, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Se Bali, Para Akademisi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se Bali, serta para Penasehat Hukum.

Adapun susunan acara Sosialisasi External sebagai berikut

-  Pembukaan

-  Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, Hymne Peratun, dan Mars Peratun

     -  Doa Bersama

-  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara membuka sosialisasi Zona Integritas, E-court, e-Litigasi, dan E-API

     -  Tanya Jawab/Usul dan Saran

     -   Penutup.

Dalam pembukaannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Bapak Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum menyampaikan beberapa hal antara lain :

Implementasi Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2019 yang dibarengi dengan Penandatanganan Pakta Integritas dari seluruh ASN dan PPNPN yang mengemban Amanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

-  Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tergantung kepada komitmen bersama antara pimpinan dan jajarannya; Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 saat ini merupakan periode ketiga atau periode terakhir masa berlakunya roadmap

-  Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi salah satu aksi pada sektor penegakkan Hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang Pembangunan Zona Integritas.

 

Selanjutnya Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Aplikasi E-Court, E-Litigasi, dan E-API yang akan dipaparkan oleh:

1. Pembangunan Zona Integritas oleh Ibu Baiq Yuliani,S.H.   (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)

Yang menyampaikan bahwa untuk Pembangunan Zona Integritas di PTUN Denpasar telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas dengan melakukan 6 area pengungkit yaitu:

      1.  Manajemen Perubahan

      2.  Penataan Tata Laksana

      3.  Penataan Sistem Managemen SDM

4.  Penguatan Akuntabilitas

5.  Penguatan Pengawasan

6.   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan ada komponen hasil yaitu pemerintah yang bersih bebas dari KKN dan kualitas pelayanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas telah membuat inovasi-inovasi, kegiatan yang mendekati masyarakat disertai dengan aplikasi-aplikasi digital untuk memudahkan pelayanan, melakukan sosialisasi program yaitu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan media lainnya sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif.

2. E-Court oleh Bapak Rachman Hakim Budi Sulistyo,S.E.,S.H.,M.Kn (Hakim Pratama Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)

Yang menyampaikan bahwa semua persidangan di 4 Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung telah dilaksanakan persidangan secara elektronik dengan Dasar Hukum dari E-Court tersebut adalah Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan SK KMA No. 129 KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

E-Court adalah Layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

3. E-Ligitasi oleh Ibu Dewi Maharati,S.H.,M.H (Hakim   Pratama Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)

Yang menyampaikan bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terdiri dari beberapa tahapan pemeriksaan yang diawali dengan Pemeriksaan Persiapan yang dilakukan secara tertutup untuk umum, kemudian Persidangan untuk umum melalui tahapan Gugatan, Jawaban,  Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Putusan.Terkait dengan Pemeriksaan Persiapan dan Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar belum dapat digunakan E-Litigasi karena terkait dengan adanya pemeriksaan berkas-berkas sehingga untuk proses E-Litigasi baru dapat dilaksanakan untuk tahapan Gugatan, Jawaban,  Duplik, Kesimpulan, dan Putusan.

4. E-API oleh Ibu Rahmadian Novira,S.H. (Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)

Yang menyampaikan bahwa E-API merupakan suatu aplikasi yang menyimpan data dari bentuk berkas perkara inaktif berupa media cetak yang dialihkan ke media elektronik yang memudahkan dalam mengakses data informasi dari arsip perkara Inaktif Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Arsip Perkara Inaktif adalah berkas perkara yang telah selesai di putus oleh Pengadilan  dalam arti berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pengguna layanan informasi terkait arsip perkara adalah akademis hukum untuk data penelitian terkait putusan, Stakeholder lainnya yang membutuhkan data-data terkait putusan yang sudah inkrach.

Kegiatan sosialisasi ini selesai dan ditutup pada pukul 11.30 Wita.(qmr/eka)


  • 10 September 2021
  • Oleh: ptundenpasar
  • Dibaca: 36 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya