Permohonan Fiktif Positif (Pasal 53 UUAP)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

 

 

A.   DASAR HUKUM

1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

      Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986;

2.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3.   Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna

      Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

B.   DEFINISI/RUANG LINGKUP

1.   Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat

      pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum 

      yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan.

2.   Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan dianggap dikabulkan secara hukum apabila permohonan tersebut tidak ditetapkan

      dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10

      (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

 

C.   OBJEK PERMOHONAN

-       Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagai akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

D.  KEWENANGAN PENGADILAN

1.   Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintah);

2.   Permohonan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon (Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2015).

E.   PARA PIHAK

1.   Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

2.   Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon.

F.   MATERI PERMOHONAN

1.   Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya paling sedikit dalam 5 (lima) rangkap, memuat :

a.    Identitas Pemohon meliputi:

1)  Dalam hal pemohonan perorangan, identitas meliputi : nama, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir/umur, tempat tinggal, pekerjaan dan/atau jabatan, nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada).

2)  Dalam hal pemohon badan hukum perdata atau badan pemerintahan, identitas meliputi: nama badan hukum perdata atau badan pemerintahan, tempat kedudukan, nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada);

b.   Uraian yang menjadi dasar permohonan, meliputi :

1)     Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU AP;

2)     Kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukan tindakan dalam batas waktu kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, sebaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

3)     Alasan permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan badan/pejabat pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c.    Hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan, yaitu :

1)     Mengabulkan permohonan pemohon;

2)     Mewajibkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon.

d.   Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;

2.   Permohonan selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga dapat diajukan dalam format digital yang disimpan CD atau yang serupa dengan itu;

3.   Dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya, identitas Pemohon diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.

4.   Apabila permohonan dikuasakan kepada advokat, permohonan wajib dilampiri surat kuasa khusus, fotokopi kartu advokat, berita acara sumpah advokat dan kartu tanda penduduk.

G.   TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

1.   Permohonan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon.

2.   Dalam hal termohon berkedudukan di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3.   Permohonan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan (Petugas Meja I).

4.   Panitera wajib melakukan penilitian administrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti permohonan yang bermaterai cukup (untuk alat bukti surat) guna mendukung permohonan, sekurang-kurangnya berupa:

a.    Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon :

1)  Dalam  hal Pemohon perorangan: fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

2)  Dalam hal pemohon badan hukum perdata: fotokopi akta pendirian dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

3)  Dalam hal pemohon badan pemerintahan: fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan tentang pembentukan badan pemerintah tersebut;

b.   Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan permohonan yang sudah diterima lengkap oleh termohon.

c.    Daftar calon saksi dan/atau ahli dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.

d.   Daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik bila dipandang perlu.

5.   Apabila pemohonan belum lengkap, Panitera memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dilengkapi dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekurangan berkas.

6.   Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, makan Panitera mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan.

7.   Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan permohonan.

8.   Dalam hal berkas permohonan dinilai lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani Panitera setelah panjar biaya perkara dibayarkan melalui bank yang ditunjuk untuk itu atau melalui mesin EDC (mesin gesek kartu debit/kredit) yang tersedia;

9.   Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara dengan kode: “nomor urut”/P/FP/tahun daftar/PTUN-DPS.

10.  Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan dimaksud.

11.  Dalam permohonan yang telah diregister kemudian dicabut, maka Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas.

H.  ALUR PEMERIKSAAN.

1.   Panggilan sidang pertama disertai dengan :

a.    Penetapan  Hakim Ketua Majelis yang membuat jadwal persidangan;

b.   Perintah bagi Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti lain;

c.    Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli

2.   Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa melalui proses dismissal dan pemeriksaan persiapan.

3.   Pemeriksaan sidang terdiri dari : pemeriksaan pokok permohonan; pemeriksaan tanggapan permohonan; pemeriksaan bukti surat atau tulisan; mendengar keterangan saksi; mendengar keterangan ahli; pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

4.   Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. All rights reserved.