Sosialisasi Hasil Bimtek Panitera dan Bendahara Perkara di Bogor

Oleh : ptundps | 07 Maret 2018

Denpasar, Bimbingan Teknis merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional di lingkungan Peradilan. Panitera dan Bendahara Perkara Pengadilan TUN Denpasar telah mengikuti Bimtek  Maksud diadakan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para Panitera serta Pejabat lainnya yang terkait dengan Pengurusan Administrasi dan Keuangan Perkara di lingkungan Peradilan TUN.

Panitera dan Bendahara Pengadilan TUN Denpasar pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018 mensosialisaikan hasil Bimtek kepada seluruh pegawai bagian Kepaniteraan yang diikuti oleh Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti. Ada 5 materi yang disampaikan Panitera secara singkat yang terdiri dari :

1.Pembinaan Oleh Bapak Dirjen Badilmiltun yang menyampaikan Visi dan Misi MA RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung ini bisa dilihat dari salah satu ukurannya adalah Kemandirian Putusan, Keuangan Perkara, Putusan cepat dan biaya ringan.

2.Pemamfaatan Virtual Account

Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan yang dibukukan oleh Bank atas permintaan lembaga, untuk selanjutnya dibukukan kepada pelanggan sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.

3.Pelaporan Keuangan Perkara dan Mamfaat Aplikasi E-skum

Pelaporan Keuangan Perkara dilaksanakan melalui aplikasi Komdanas yang terdiri dari biaya perkara yang diisi ditiap awal bulan, dan pelaporan keuangan perkara akan diperiksa oleh BPK dan melampirkan data-data seperti perkara masuk , perkara putus dan laporan sisa panjar yang belum di setor ke Negara.

Sedangkan Pemamfaatan Aplikasi E-skum digunakan untuk member informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai panjar biaya perkara / menghitung sendiri.Radius pada Aplikasi E-skum di Pengadilan TUN Denpasar telah dibuat 2 Radius yaitu radius wilayah terdekat dan radius wilayah terjauh dan di buatkan SK Ketua tentang pengisian data Radius sesuai nilai pengiriman PT.Pos Indonesia.

4.SOP Tenaga Teknis (Hakim, Panitera dan JSP) dan administrasi Pengadilan di lingkungan Peradilan.

Dasar hukumnya yaitu Keputusan Dirjen Miltun No:546/Djmt/9/Kep/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Buku Kerja SOP, dan Sop terdiri dari :

  1. SOP Hakim ada 7 antara lain: Acara biasa, cepat singkat
  2. SOP Panitera Pengganti ada 3 antara lain : Pelaksanaan Persiapan, Persidangan dan Minutasi berkas perkara.
  3. SOP Juru Sita Pengganti ada 1 yaitu Pelaksanaan tugas JSP.
  4. SOP Kepaniteraan Perkara ada 34 antara lain: Penerimaan gugatan, upaya hukum, pengembalian sisa panjar.
  5. SOP Kepaniteraan Hukum ada 15 antara lain: surat masuk sampai dengan masalah hukum.

Dengan adanya SOP ini, untuk digunakan sebagai pedoman dan berlaku sejak tanggal 29 September 2017.

5.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI.

Reformasi Birokrasi adalah upaya Pemerintah untuk mencapai God Govermance serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar vterhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan.

Langkah-langkah Reformasi Birokrasi yaitu adanya komitmen pimpinan yang kuat, melibatkan pemangku kepentingan. Ada 8 area dalam Reformasi Birokrasi.

Panitera Pengadilan TUN Denpasar telah menyampaikan hasil Bimtek kepada seluruh Pegawai di bagian Kepaniteraan, semoga apa yang disampaikan oleh Panitera dapat diterapkan dalam sesuai dengan tupoksinya. (qmr)

Copyright © 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. All rights reserved.