Artikel

EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

>

Abstrak Pejabat administrasi negara mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalah gunakan sehingga menimbulkan kerug

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 13 November 2018 | Dibaca : 1777 Pengunjung


KAJIAN HUKUM ATAS INPRES NO. 1 TAHUN 2003 DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI DAN KEWENANGAN PERATUN

>

Latar Belakang Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Papua oleh Presiden RI pada tanggal 27 Januari 2003 yang ditujukan kepada: 1) Menteri Dalam Negeri, 2)

Selengkapnya...

Oleh : | 12 November 2018 | Dibaca : 575 Pengunjung


Pedoman Penghitungan Tenggang Waktu suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap di kaitkan dengan eksekusi

>

"Sebab kalau pihak-pihak atau lain-lain Badan atau Jabatan TUN diberi wewenang untuk menyingkirkan suatu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal itu praktis akan dapat membahayak

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 12 November 2018 | Dibaca : 780 Pengunjung


EXECUTION OF ADMINISTRATIVE COURT DECISION

>

Presented as materials for discussion with The Chief Judge of Seoul Administrative Court,Honourable SOHN YONG KEUN, LLD, who visited to Denpasar on November 2007 for comparative study and discussed about the Ad

Selengkapnya...

Oleh : | 12 November 2018 | Dibaca : 354 Pengunjung


Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara

>

Berita Teknologi.Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, yang di antara jabatan-jabatan kenegaraan tersebut terdapat jabatan pemerintahan. Negara dalam hal ini diwakili pemerintah se

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 11 November 2018 | Dibaca : 953 Pengunjung


Copyright © 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. All rights reserved.