Artikel

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara

>

Berita Teknologi.Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, yang di antara jabatan-jabatan kenegaraan tersebut terdapat jabatan pemerintahan. Negara dalam hal ini diwakili pemerintah se

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 21 Maret 2019 | Dibaca : 1194 Pengunjung


EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

>

Abstrak Pejabat administrasi negara mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalah gunakan sehingga menimbulkan kerug

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 21 Maret 2019 | Dibaca : 2494 Pengunjung


Pedoman Penghitungan Tenggang Waktu suatu Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap di kaitkan dengan eksekusi

>

"Sebab kalau pihak-pihak atau lain-lain Badan atau Jabatan TUN diberi wewenang untuk menyingkirkan suatu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal itu praktis akan dapat membahayak

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 21 Maret 2019 | Dibaca : 1102 Pengunjung


KAJIAN HUKUM ATAS INPRES NO. 1 TAHUN 2003 DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI DAN KEWENANGAN PERATUN

>

Latar Belakang Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Papua oleh Presiden RI pada tanggal 27 Januari 2003 yang ditujukan kepada: 1) Menteri Dalam Negeri, 2)

Selengkapnya...

Oleh : | 21 Maret 2019 | Dibaca : 778 Pengunjung


Negara Hukum Pancasila dan Peradilan Administrasi (Suatu Tinjauan Teoritik)

>

Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia, mulai dari konsep Nomoi sebagaimana digagas Plato, masa abad pencerahan, maupun di masa berkemb

Selengkapnya...

Oleh : admin-hakim | 19 Maret 2019 | Dibaca : 648 Pengunjung


Copyright © 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. All rights reserved.