Artikel

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara

>

Berita Teknologi.Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, yang di antara jabatan-jabatan kenegaraan tersebut terdapat jabatan pemerintahan. Negara dalam hal ini diwakili pemerintah se

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 26 September 2017 | Dibaca : 528 Pengunjung


EXECUTION OF ADMINISTRATIVE COURT DECISION

>

Presented as materials for discussion with The Chief Judge of Seoul Administrative Court,Honourable SOHN YONG KEUN, LLD, who visited to Denpasar on November 2007 for comparative study and discussed about the Ad

Selengkapnya...

Oleh : | 25 September 2017 | Dibaca : 193 Pengunjung


EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

>

Abstrak Pejabat administrasi negara mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalah gunakan sehingga menimbulkan kerug

Selengkapnya...

Oleh : ptundps | 24 September 2017 | Dibaca : 781 Pengunjung


Negara Hukum Pancasila dan Peradilan Administrasi (Suatu Tinjauan Teoritik)

>

Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia, mulai dari konsep Nomoi sebagaimana digagas Plato, masa abad pencerahan, maupun di masa berkemb

Selengkapnya...

Oleh : admin-hakim | 24 September 2017 | Dibaca : 330 Pengunjung


KAJIAN HUKUM ATAS INPRES NO. 1 TAHUN 2003 DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI DAN KEWENANGAN PERATUN

>

Latar Belakang Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Papua oleh Presiden RI pada tanggal 27 Januari 2003 yang ditujukan kepada: 1) Menteri Dalam Negeri, 2)

Selengkapnya...

Oleh : | 24 September 2017 | Dibaca : 269 Pengunjung


Copyright © 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. All rights reserved.