Minggu, 11 April 2021

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berlaku untuk semua instansi pemerintah tak terkecuali dengan Mahkamah Agung dan semua lembaga peradilan di bawahnya. Dan berikut merupakan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar:

Tahun 2021

No. Keterangan                    
1. Sekretaris
2. Panitera
3. Panmud Perkara
4. Panmud Hukum
5. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
6. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
7. Kasubbag Umum dan Keuangan
8. I Putu Suryadana
9. Ni Kadek Sri Sugih Asih
10. I Wayan Sina
11. Ni Wayan Senitari
12. Luh Putu Asmariani
13. I Nyoman Sujana
14. Ni Kompiang Sunarsih
15. I Nengah Wijana
16. Luh Puspadewi
17. I Nyoman Tilem
18. Desak Made Sri Widari
19. Ayu Sinta Dewi Kusumasari
20. Kadek Ayu Winasari
21. Putu Suparwati
22. Putu Juliartini
23. Qamarullah
24 Kadek Seri Budiyana
25. Desak Tri Wisnawati
26. Edo Manfaluti
27. Putu Suarniti
28. I Nyoman Arya Yuda Bakti
29 I Nyoman Gde Suyana