Jam Kerja Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 5 Ayat (2) Diberitahukan Kepada Para Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub. Bagian, Para Panitera Pengganti, Para Juru Sita, Para Juru Sita Pengganti dan Para Calon Hakim Serta Seluruh Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Bahwa Ketentuan Jam Kerja yang Harus Dipatuhi dan Ditaati di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Sebagai Berikut :

KETENTUAN YANG HARUS DITAATI PADA JAM KERJA :

1. Setiap Kehadiran dan Pulang Harus Mengisi Daftar Hadir dan Daftar Pulang Baik Manual Maupun Finger Print;
2. Bagi yang Tidak Masuk Kerja Karena Sakit atau Izin, Harus Memakai Surat Izin, Jika Sakit Harus Dengan Surat Dokter;
3. Keluar Kantor Karena Dinas/Tugas Wajib Menggunakan Surat Tugas yang Ditandatangani Oleh Ketua/Wakil Ketua Bagi Hakim dan Panitera/Sekretaris;
4. Bagi Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub. Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Calon Hakim, Serta Staf Harus Ada Izin atau Surat Perintah Tugas Dari Panitera/Sekretaris;
5. Pada Jam-jam Kerja Dilarang Keluar Kantor Tanpa Ada Izin Dari Pimpinan yang Tersebut Pada Point 3 dan Point 4;
6. Memerintahkan Kepada Wakil Ketua Untuk Melakukan Pengawasan Bagi Hakim yang Tidak Mengisi Absensi dan Kepada Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera Untuk Pengawasan Absen Bagi Pegawai yang Tidak Absen. Selanjutnya Melaporkan Hasil Pengawasan Tersebut Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
7. Setiap Kegiatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Harus Dengan Sepengetahuan dan Dilaporkan Kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan.

Demikian Untuk Dipatuhi dan Dilaksanakan.

          PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

              KETUA

              T.T.D

                 R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

                  NIP. 19660309 199203 1 002

*) Sumber Informasi :

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008, Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008
• Jam Istirahat Pada Hari Jum’at Menyesuaikan Dengan Waktu Sholat Jum’at.
• Khusus untuk bulan “Ramadhan” jam kerja menyesuaikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah RI No.8 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Klik dibawah ini/assets/CKImages/files/Pengumuman Jam Kerja Puasa(1).pdf