PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS

Sebagai Unit Pelayan masyarakat, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkomitmen untuk membangun Zone Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan telah menerapkan :

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

1. TIM KERJA
2. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM
4. PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

AREA II PENATAAN TATA LAKSANA

1. PROSEDUR OPERASIONAL TETAP TETAP KEGIATAN UTAMA
2. E-OFFICE
3. KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
2. POLA MUTASI INTERNAL
3. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
4. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU
5. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU PEGAWAI
6. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

1. KETERLIBATAN PIMPINAN
2. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2. PENERAPAN SPIP
3. PENGADUAN MASYARAKAT
4. WHISTLEBLOWING SYSTEM
5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
6. PENYAMPAIAN LHKPN PEGAWAI

AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. STANDAR PELAYANAN
2. BUDAYA PELAYANAN PRIMA
3. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN